Di masa depan ketika Bumi menghadapi keruntuhan yang tidak dapat diubah akibat bencana iklim, tumbukan asteroid, atau kegagalan ekologi, umat manusia meluncurkan program relokasi ke planet layak huni lainnya. Kuota di transportasi evakuasi sangat terbatas dan pemerintah harus memilih antara dua pendekatan, yaitu memprioritaskan individu terampil dan seleksi berbasis keluarga yang menjaga suatu keluarga tetap bersama.

Di Indonesia, berbagai aset dan infrastruktur milik negara seperti ruas jalan tol, bandara, pelabuhan, jaringan air bersih, dan kawasan pertambangan dikelola dan dioperasikan oleh perusahaan swasta melalui skema konsesi jangka panjang.

Dalam skema ini, negara tetap memiliki aset tersebut, tetapi pihak swasta memperoleh hak untuk membangun, mengoperasikan, dan memungut pendapatan dari pengguna selama periode tertentu, umumnya 20 hingga 50 tahun, sebelum aset dikembalikan kepada negara.

Wisata medis merujuk pada praktik individu yang melakukan perjalanan lintas negara untuk memperoleh perawatan medis.

Tercatat adanya peningkatan jumlah pasien yang pergi ke luar negeri untuk mengakses perawatan eksperimental atau prosedur medis yang belum disetujui di negara asal mereka, misalnya untuk menerima terapi sel punca (stem cell), imunoterapi berbasis sel, rekayasa jaringan (tissue engineering), dan prosedur serupa lainnya.

Ahaṃkāra atau ego merupakan kecenderungan individu untuk menempatkan “aku” (harga diri, gengsi, ambisi, citra diri) sebagai pusat pertimbangan.

(1) Hukum Humaniter Internasional (IHL) menetapkan dua prinsip utama dalam konflik bersenjata: jus ad bellum (justifikasi untuk melakukan perang) dan jus in bello (tata cara pelaksanaan perang). Dalam penerapannya, justifikasi perang yang tidak sesuai dengan kerangka ini berpotensi didelegitimasi secara moral maupun hukum. Perang Vietnam, Perang Melawan Teror (Afghanistan) 2001, dan Perang Melawan Teror (Irak) 2003 adalah contoh konflik bersenjata yang terjadi di bawah kerangka IHL.

(2) Prinsip-prinsip IHL berakar dari doktrin just war Kristiani yang percaya bahwa perang dapat dibenarkan secara moral apabila kerugian yang ditimbulkan sebanding dengan tujuan keadilan yang hendak dicapai. Namun, tetap terikat pada batasan absolut seperti perlindungan non-kombatan. Doktrin ini juga menetapkan bahwa perang hanya sah apabila dideklarasikan oleh otoritas yang sah (proper authority) dengan niat yang benar (right intention). Doktrin ini kemudian disekularisasi dan diadopsi sebagai kerangka moral universal dalam Konvensi Jenewa 1949.

(3) Kerangka pluralis mengakui berbagai etika perang dari beragam peradaban sebagai sumber moral yang setara dalam hukum internasional. Contohnya antara lain namun tidak terbatas pada: Fiqh al-Siyar, yang didasarkan pada kewajiban religius yang bersumber dari Perintah Perang Abu Bakr; Etika perang Konfusianisme yang mensyaratkan kepemimpinan bermoral dan habisnya seluruh opsi diplomatik; serta Ahimsa Buddhis yang menolak segala kerugian terhadap non-kombatan tanpa pengecualian.

Moral minimalism merujuk pada kondisi ketika standar etika publik dipersempit menjadi aturan moral yang paling dasar, seperti “hidup aku–hidup kamu”, “silakan lakukan apa pun selama tidak merugikan orang lain”, dan prinsip serupa yang menekankan toleransi maksimum dengan komitmen moral minimum.

Doktrin "just war" Kristiani memberikan kerangka teologis yang digunakan Gereja Katolik secara historis untuk mengevaluasi legitimasi moral suatu perang. Doktrin ini menjadi salah satu fondasi awal pembentukan norma-norma perang yang kemudian berkembang menjadi Hukum Humaniter Internasional modern.

Contoh reparasi termasuk namun tidak terbatas pada: mengeluarkan Dekrit Apostolik yang secara resmi mencabut dukungan doktrinal Gereja terhadap perang yang didasarkan pada just war; mewajibkan Caritas Internationalis untuk menyalurkan retribusi finansial kepada negara-negara terdampak; menerbitkan Ensiklik yang mengikat seluruh institusi Gereja Katolik global dalam program rekonsiliasi di negara-negara terdampak dan lain-lain.